Ini Enam Tuntutan Demo Buruh CV KAS

SUMEDANG ONLINE – Seratusan buruh dari CV Kurnia Agung Sejati (KAS) melakukan aksi unjukrasa di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang, Kamis (9/8/2018). Dalam aksinya ada enam tuntutan yang mereka harapkan dapat dikabulkan pihak perusahaan, keenam tuntutan tersebut yakni:

  1. Permasalahan upah di bawah UMK Kabupaten Sumedang tahun 2018; Perusahaan CV. KAS membayar upah kepada Karyawan di bawah UMK Kabupaten Sumedang tahun 2018 (Rp2.678.000) dimana gaji karyawan berkisar antara Rp1.200.000 hingga Rp1.800.000.
  2. Masalah uang Lembur; Karyawan hanya dibayar Rp5 Ribu/jam dimana sesuai ketentuan Upah Lembur dengan hitungan Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

Jam Pertama: UMK : 173 x 1,5 untuk jam pertama

Jam Kedua: UMK : 173 x 2 untuk jam kedua

(yaitu rata rata sekitar Rp 23 ribu per jam)

  1. Masalah Hak Normatif Cuti tahunan tidak diberikan
  2. Masalah hak Cuti hamil dan cuti haid tidak diberikan
  3. Karyawan tidak tidak didaftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan sehingga tidak mendapatkan hak biaya kesehatan dan jaminan Ketenagakerjaan (JHT, JKK, JKM) yang diatur dalam Undang undang tentang BPJS dan Undang Undang Ketenagakerjaan
  4. Pembayaran uang THR tidak sesuai dengan ketentuan 1 x UMK dimana Karyawan hanya diberikan uang THR sebesar Rp 1.000.000 – Rp 1.250.000.

Kabid Pengawasaan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang Jarkasih SH, menyebutkan permasalahan tersebut merupakan kewenangan bagian pengawasan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

“Apa yang disampaikan oleh buruh tadi, ini kan semua normative. Kewenangannya sudah kewenangan Provinsi, pengawas ketenagakerjaan melalui wilayah 4 Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Jadi kami juga tadi ke rekan-rekan buruh, sudah tahu sebetulnya itu. Kalau orasi mah tidak jadi masalah, penyampaian aspirasi. Kami juga tadi berkoordinasi dengan pegawai pengawas supaya ada pegawai pengawas Provinsi yang datang ke sini, tapi kan tidak datang juga,” jelasnya.

BACA JUGA  Sebanyak 4.582 Calon Pendamping Desa Ikuti Seleksi di IPB

“Itu masalah normative yang merupakan hak karyawan, masalah upah, bpjs, lembur. Itu normative semuanya, ini merupakan kewenangan pegawai pengawas Provinsi Jawa Barat Wilayah 4,” tutupnya.

Aksi berjalan lancar dengan pengawalan dari pihak kepolisian.

REPORTER IWAN

Silakan beri tanggapan terkait artikel ini:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.