Pilihan RedaksiSUMEDANG

Ada Pelarangan Sementara, Penyelenggara Umrah di Sumedang Masih Tunggu Negosiasi Pemerintah

SUMEDANG.ONLINE, SUMUT (28/2/2020) – Imbas adanya pelarangan ibadah umrah sementara oleh Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi berkaitan dengan pencegahan virus corona. Sejumlah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) masih menunggu keputusan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Indonesia yang masih melakukan negosiasi.

Sementara sempat tersiar kabar jika pelarangan umrah hanya sampai 14 Maret 2020. Berkaitan dengan informasi ini Wisnu Prawaira selaku Tour Operation Sima Sakti Tour & Travel Sumedang belum bisa mengklarifikasi kebenaran informasi itu. Hanya saja dia memastikan hingga saat ini pihaknya mendapatkan surat edaran dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah yang masih melakukan upaya-upaya negosiasi dengan pihak kerajaan.

“Saya menerima kabar adanya pelarangan itu dari tanggal 27 Februari. Tadi juga ada maklumat, tapi saya belum melakukan klarifikasi. Saya baru menerima kabar, ada surat edaran dari KJRI Jedah untuk mengupayakan langkah-langkah ke depannya, berkaitan dengan larangan itu. Agar tidak terlalu lama, masih diusahakeun keneh, mung masih simpang siur. Upami simpang siur dugi ka kaping 14 mah teu acan tiasa diklarifikasi saurna, leres atanapi henteuna. Tapi pami ningal di forum mah pami teu kaping 14, kaping 15 Maret tos normal deui, tapi teu acan aya surat anu resmi,” jelasnya.

Bahkan dikatakan Wisnu, Sima Sakti sendiri masih ada jadwal pemberangkatan untuk tanggal 20 Maret 2020 ini. Namun, karena belum adanya informasi valid berkaitan sampai kapan larangan itu diberlakukan pihaknya pun memberikan sosialisasi pada Jamaah Umrahnya.

Mung bilih kan ieu teu acan terang keputusan pembekuan ieu, bisa umrah na dugi ka iraha. Abdi masih ngantosan update ti pemerintah arab saudi oge Indonesia. Ke paling pami aya kumaha-kumahana di update. Misalnya, kemungkinan terburuk aya keneh larangan terbang ku pemerintah Saudi, paling diundurkeun, tos disosialisasikeun, dan berangkatna oge ke diakhir Maret,” ungkapnya.

Berkaitan dengan masa kadaluarsa visa, dikatakan Wisnu, visa merupakan kemewangan dari Ministry of Umrah Saudi Arabia. Meski demikian pihaknya dapat mengetahui dari sistem entry yang sudah ada di kantornya, sehingga dapat diketahui apakah sudah dapat dibuatkan visa atau belum.

Kalau visa kan yang punya kewenangannya ti Ministry of Umrah Saudi Arabia, janten kanggo pembekuan sistem mah kaleresan kan unggal. Tiasa diupload didieu, janten katingali pami tos dibuka teu acanna,” pungkasnya.

Berkaitan dengan adanya pelarangan umrah oleh pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang pun belum bisa memberiktan keterangan. Karena berkaitan dengan ibadah umrah saat ini sudah ada PPIU.

“Ketika ada yang bertanya apakah di Sumedang ada jamaah haji yang belum bisa berangkat gara-gara kebijakan dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, kita juga blank. Karena yang menjalankan ibadah umrah mah kan PPIU, kita hanya menjalankan regulatornya, pengawasan saja. Kalau ada komplen baru kita bergerak, kalau tidak ada komplen secara tertulis, kami anggap tidak ada apa-apa,” jelas Ajis Kawakibi selaku Kasie Haji dan Umrah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumedang. *IWAN RAHMAT*

Pitriyani Gunawan

Pitriyani Gunawan merupakan salahseorang pendiri dari SUMEDANG ONLINE, aktif menulis sejak masih dibangku sekolah. Dan mulai belajar Jurnalistik sejak tahun 2010.

Silakan beri tanggapan terkait artikel ini:

Related Articles