Pilihan RedaksiSUMEDANG

Secara Organisasi RSUD Sumedang Bakal di Bawah Dinas Kesehatan

SUMEDANG.ONLINE, IPP (30/01/2020) – Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumedang, Yanuarti Kania Dewi menebutkan pihaknya saat ini tengan memroses sesuai tertuang Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perarutan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Khusus untuk Dua lembaga, yakni inspektorat dengan RSUD.

Dalam PP tersebut diatur jika rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional melalui pemberian otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Namun sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan dan tata kerja Perangkat Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam melaksanakan otonomi tersebut direktur rumah sakit Daerah tetap bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit Daerah.

“Jadi, segala sesuatu pelaporan dan lain sebagainya harus ke Dinkes dulu. Jadi di bawah koordinasi Dinkes, tapi dia punya kewenangan khusus. Misal dari SDM nya mereka punya kewenangan, dari sisi anggaran mereka punya kewenangan, jadi dia tetap melakukan pengelolaan seperti eselon dua. Tapi hanya status keorganisasiannya saja, dikoordinasikan oleh Dinkes,” kata Kania saat dihubungi Reporter SUMEDANG ONLINE di ruang kerjanya, Kamis, 30 Januari 2020.

Lanjutnya, Rumah Sakit dengan pejabatnya yang dulu di sebut fungsional sekarang dikembalikan ke jabatan struktural. Sementara fungsional dokternya belum ada surat edaran, sementara edaranya masih dalam tahap pengkajian.

“Karena untuk rumah sakit akan ada pertimbangan lebih lanjut lagi. Masih menunggu dari pusat. Rumah sakit itu aturannya akan diatur dalam Perda,” jelasnya.

Sementara untuk inspektorat sebut dia berbeda dan diatur cukup oleh Peraturan Bupati. Karena ada penambahan satu irban (inspektur pembantu) penanganannya khusus yakni lebih ke pencegahan korupsi.

“Jadi yang akan didahulukan tahun ini fokus ke lembaga pengawasan dan pemeriksa yakni inspektorat. Sedangkan untuk RSUD masih menunggu surat edaran walau pun PP Nomor 72 tahun 2019 sudah ada perubahan atas PP no 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah,” imbuhnya.

Sebagai informasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengatur rumah sakit Daerah dipimpin oleh direktur, sehingga perlu diatur mengenai batas waktu penyesuaian status jabatan direktur rumah sakit Daerah yang berdasarkan ketentuan sebelumnya dilaksanakan oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan. Selain itu, dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan optimalisasi layanan kesehatan, rumah sakit Daerah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah diwajibkan untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditetapkan pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta oleh Presiden Joko Widodo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta. **IWAN RAHMAT**

Pitriyani Gunawan

Pitriyani Gunawan merupakan salahseorang pendiri dari SUMEDANG ONLINE, aktif menulis sejak masih dibangku sekolah. Dan mulai belajar Jurnalistik sejak tahun 2010.

Silakan beri tanggapan terkait artikel ini:

Related Articles

Close