BISNISPilihan Redaksi

Ini Tanggapan Komisi III DPRD Sumedang Berkait Adanya Penolakan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja

SUMEDANG.ONLINE, DPRD SUMEDANG (29/1/2020) – DPRD Sumedang memberikan apresiasi terhadap tindakan yang dilakukan Aliansi Buruh Sumedang Menggugat (ABSM) yang memilih jalan audensi dengan DPRD Sumedang daripada turun ke jalan.

Menurut Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Sumedang, Mulya Suryadi, kedatangan ABSM ke DPRD Sumedang karena adanya kesalahan pemahaman menyikapi Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja.

“Tadi sepertinya ada salah pemahaman bahasa saja, kebetulan nanti kami. Kita akan mengadakan Rapim, Rapat Pimpinan sesuai dengan mekanisme yang ada di DPRD Sumedang untuk membahas masalah ini. Mudah-mudahan dalam Rapim itu ada satu kesepakatan bersama dan sepakat dengan para buruh di Kabupaten Sumedang untuk menolak pembahasan Revisi UU Ketenaga Kerjaan,” jelas Mulya.

Meski demikian dikatakan dia, pihaknya pun hingga saat ini belum menerima secara resmi draft RUU yang dimaksud. Mulya mengaku hanya mengetahui tentang gonjang-ganjing tentang RUU Cipta Lapangan Kerja itu melalui media daring nasional.

”Sebetulnya secara resmi, saya tidak pernah tahu. Karena memang secara resmi belum keluar draft itu. Hanya saya lihat di media-media online Nasional dan ini sudah menjadi isu nasional, apa yang menjadi keberatan dari pihak buruh di Indonesia itu memang poin-point nya sudah ada, seperti itu,” jelasnya

BACA JUGA  DPRD Sumedang Bentuk 2 Pansus

Diberitakan sebelumnya, Aliansi Buruh Sumedang Menggugat (ABSM) memberikan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah untuk memudahkan masuknya investasi dalam rangka menyiptakan perluasan kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia. Meski demikian, bukan berarti kemudahan itu dilakukan dengan cara menghilangkan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia yang dijamin oleh UUD 1945.

“Maksud daripada kedatangan kami hari ini adalah menyampaikan aspirasi, yang kaitannya apa yang menjadi kerisauan kami terkait dengan program pemerintah adanya Ombibus Lau Cipta Lapangan Kerja. Jelas, berdasarkan berita berita yang beredar saat ini, RUU Omnibus Law ini prinsipnya sangat merugikan buat kita,” kata Guruh Hudianto selaku Ketua ABSM pada SUMEDANG ONLINE.

Dikatakan dia, berdasarkan materi Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja yang dikeluarkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Tertanggal 17 Januari 2020, dimaksudkan untuk mengubah pasal di dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, seperti ketentuan Upah Minimum, Outsourcing yang diperluas untuk jenis pekerjaan apa pun. Termasuk sebutnya Tenaga Kerja Asing unskill dipermudah, pesangon dikurangi, PKH menjadi mudah dan jam kerja menjadi fleksibel yang menjadi kontradiktif/dualisme terhadap sistem kerja 40 jam seminggu dan hilangnya sangksi pidana bagi pengusahanyang melakukan tindakan pelanggaran atau kejahatan.

BACA JUGA  [RAPAT PARIPURNA DPRD] Fraksi PDIP Bahas Gaji Pegawai dan Uang Pensiun PDAM

“Itu semua kami menilai sangat merugikan sekali bagi kami sebagai buruh, nah ini juga apa yang ada di dalamnya yang menjadikan isu itu. Jadi mendegradasi kebijakan-kebijakan apa yang selama ini sudah ada. UU 13 sudah beberapa kali dihantam untuk apa, untuk direvisi. Itu selalu mendapatkan penolakkan keras dari kami. Ini mungkin akal-akalan dari pemerintah dengan modus omibus law ini untuk merevisi itu,” paparnya. ***IWAN RAHMAT***

Tags

Pitriyani Gunawan

Pitriyani Gunawan merupakan salahseorang pendiri dari SUMEDANG ONLINE, aktif menulis sejak masih dibangku sekolah. Dan mulai belajar Jurnalistik sejak tahun 2010.

Silakan beri tanggapan terkait artikel ini:

Related Articles

Close