Pilihan RedaksiSUMEDANG

Enggan Ditertibkan, Petani KJA Minta Beraudensi dengan Pemda Sumedang

SUMEDANG.ONLINE – Lebih dari 143 Keramba Jaring Apung (KJA) yang ada di kawasan Bendungan Jatigede akan ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumedang. Satpol PP telah melayankan surat peringatan pertama dan kedua, yang menimbulkan reaksi.

Para pemilik yang sebagian merupakan orang luar Sumedang itu, meminta untuk melakukan audensi dengan pihak Pemda Sumedang. Namun sebelum itu ditempuh bertempat di Kantor Camat Darmaraja, pihak kecamatan telah mengundang mereka untuk melakukan audensi.

Meski demikian menurut Deni Hanafiah selaku Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang, jika sampai pada peringatan ke-tiga nanti, para pemilik masih membandel pihaknya akan melakukan penertiban. Surat Peringatan ke-dua sendiri memiliki batas akhir hingga tanggal 23 Januari 2020 dan setelah itu Peringatan ke-tiga.

”Kita sudah beri peringatan pada masyarakat OTD Jatigede, terutama yang memiliki jaring apung. Dengan diberikan surat peringatan ke-dua. Nah dengan ini, mereka bereaksi. Bereaksi ini diantaranya mereka ingin audensi dengan pemerintah daerah. Cuman saya ucapkan terima kasih pada Pak Camat, itu difasilitasi mereka, dikumpulkan di kantor camat dan kita hadir. Saya jelaskan, bahwa dengan UU tentang PUPR ini fungsi DAM diantaranya tiga pariwisata, ekonomi dan budidaya. Cuman di sini ada Perda, dimana Perda melarang untuk KJA di Jatigede ini, di pasal 59 hurup e,” jelas Deni Hanafiah selaku Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumedang di kantornya, Selasa, 21 Januari 2020.

Tak terima dengan penjelasan Deni, para pemilik KJA itu malah balik bertanya Perda yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Sumedang bertentangan dengan Undang-Undang. Mereka menyebutkan, kok Perda bisa lebih kuat daripada UU.

BACA JUGA  11 Desa di Cimanggung Sumedang Ikut Lomba Senam Stunting

Oke Perda saya kesampingkan, fokus pada UU. Dalam UU tersebut boleh budidaya, cuman masalahnya segera proses izinnya. Bahkan saya yakin, bahkan menurut pengakuan mereka. Bahwa di sana itu belum ada izin. Karena itu Satpol PP akan mengingatkan pada mereka dengan menindaklanjuti dengan peringatan ke-tiga,” tandasnya.

Adanya penertiban itu sebut Deni, tidak terlepas dari adanya keputusan Bupati Sumedang yang sudah mengeluarkan surat tugas yang diketahui oleh Assisten Pembangunan. Diantaranya dalam klausulnya, ada tim percepatan pemulihan ekonomi. Sebagai ketua koordinator dipercayakan pada Kadis Peternakan dan Perikanan dengan anggota Kadisperindag hingga ke pengusaha dan perbankan.

Nah mereka itu diharapkan beralih profesi ke peternak, pedagang. Cuman masalahnya mereka itu sudah terlalu enjoy dengan petani keramba ikan. Mereka tetap menuntut semacam kejelasan, kalau bisa mah jangan dulu ditindak. Cuman masalahnya, ini Perda. Tetap harus dilaksanakan. Kalau mereka ingin menindaklanjuti ingin menyampaikan masukan-masukan pada pemerintah daerah, silakan mumpung Perda ini bisa diubah. Kalau selama Perda ini belum diubah, ya Pol PP akan berjalan sesuai dengan koridornya yaitu menegakkan peraturan daerah,” tandasnya.

Meski demikian, pihak Satpol PP masih memberikan kelonggaran bagi para petani KJA hingga peringatan ke-tiga dikeluarkan. “Cuman sesuai dengan hasil musyawarah tadi, mereka ingin melakukan audensi yang diharapkan dihadiri oleh pemerintah daerah lengkap dengan DPRD SKPD sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan oleh Pak Bupati,” pungkasnya. **IWAN RAHMAT**

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close