KABAR DARI GEDUNG NEGARAPilihan Redaksi

12 Desa di Sumedang Ditetapkan Sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum

SUMEDANG.ONLINE – Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI atas prestasinya di Tahun 2019 dalam membentuk 12 Desa dan Kelurahan Sadar Hukum.

Kedua belas desa itu yakni, Desa Citali Kecamatan Pamulihan, Desa Cikeruh Kecamatan Jatinangor, Desa Gudang, Desa Kutamandiri dan Desa Margaluyu Kecamatan Tanjungsari, Desa Mekar Rahayu Kecamatan Sumedang Selatan, Desa Mekarjaya dan Kelurahan Situ Kecamatan Sumedang Utara, Desa Cilangkap Kecamatan Buahdua, Desa Sukamenak Kecamatan Darmaraja, Desa Tolengas Kecamatan Tomo, dan Desa Ganjarresik Kecamatan Wado.

Penghargaan diserahkan di Aula Barat Gedung Sate Bandung, Rabu (4/12/2019), oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI) Yasonna H Laoly kepada Bupati Sumedang yang diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Ujang Sutisna dengan disaksikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruhzanul Ulum.

Acara ini dirangkaikan dengan penyerahan JDIH Award kepada Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dan penandatanganan prasasti 130 desa di 97 kecamatan di Provinsi Jawa Barat sebagai Desa Sadar Hukum.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruhzanul Ulum dalam sambutannya menyampaikan, hukum merupakan alat atau instrumen untuk menjamin keamanan, ketentraman, dan kenyamanan masyarakat termasuk di Jawa Barat.

Dengan adanya hukum, kata Uu, masyarakat Jawa Barat bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari, keperluan sehari hari, dan melaksanakan pemerintahan dengan baik dalam setiap tahapan karena dilindungi oleh hukum.

Terkait hal itu, ia menyambut baik dan mengapresiasi penyelenggaraan penyuluhan hukum dari Kemenkumham RI yang didelegasikan kepada pemerintah di berbagai tingkatan di Jawa Barat sehingga masyarakat dan pemerintah Jawa Barat paham, mengerti dan merasa penting akan adanya hukum.

Ia juga menyampaikan, kegiatan penilaian yang telah dilaksanakan merupakan salah satu instrumen untuk menyadarkan masyarakat khususnya para pejabat di lingkungannya masing-masing agar semakin taat, sadar dan mengerti akan hukum.

“Tadi saya mendengar dari salah satu pejabat, Jawa Barat merupakan raihan tertinggi desa yang memiliki Sadar Hukum. Ini merupakan kebanggaan bagi kami selaku pemerintah provinsi Jawa Barat ternyata masyarakat Jawa Barat taat dan sadar akan hukum,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakan Uu, saat ini Jawa Barat mempunyai banyak program ke desa, salah satu diantaranya adalah program desa digital. Dengan desa digital seluruh aspek kegiatan pembangunan di desa bisa ditinjau dan terbuka oleh seluruh lapisan masyarakat.

“Di Jawa Barat, anggaran yang masuk ke desa, baik dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota termasuk kelurahan akan bisa terpantau dan terlihat dengan baik. Kalaupun ada hal-hal yang tidak sesuai akan segera diluruskan karena keterbukaan,” kata Uu.

Sementara Itu, Menteri Hukum dan HAM RI Yasonna H Laoly dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan masyarakatnya yang telah banyak mendukung dan bekerja sama dengan Kemenkumham RI.

Menurutnya, sinergitas antar lembaga pemerintah menjadi semangat bagi Kementerian Hukum dan HAM dalam bekerja dan berkinerja khususnya dalam penganugrahan Anubhawa Sasana Desa/kelurahan sadar hukum di provinsi Jawa Barat.

“Jawa Barat memiliki memperoleh persentasi desa tertinggi. Hampir 50% desa-desa sudah memiliki predikat. Bagi desa-desa yang sudah menerima penghargaan teruslah meningkatkan kesadaran hukum warganya karena ini adalah on going proses. Negara kita adalah negara hukum, maka hukumlah yang berdaulat,” jelasnya.

Dikatakan Yasonna, tidak mudah untuk menyandang predikat desa/kelurahan sadar hukum karena harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan yang sangat ketat.

Untuk itu, ia mengharapkan predikat desa/kelurahan sadar hukum yang telah diraih tahun ini dapat menjadi percontohan bagi desa/kelurahan yang lain dalam meningkatkan dan mewujudkan kesadaran hukum.

“Bagi desa yang belum mendapatkan desa/kelurahan sadar hukum teruslah berupaya dan bagi desa kelurahan yang sudah mendapatkannya teruslah menigkatkannya supaya kehidupan kita menjadi lebih baik,” ucapnya.

Ditambahkannya, korelasi kesadaran hukum pembangunan dan kemajuan suatu bangsa sangat erat sekali. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat di suatu negara semakin maju dan berkembang bangsa. Ia mengambil contoh perkembangan dan kemajuan negara Singapura dan Jepang yang dianggap telah berhasil menerapkan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakatnya.

Di akhir sambutannya ia pun mengajak kepada seluruh jajaran, mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, kepala desa dan seluruh komponen masyarakat Jawa Barat untuk berlomba-lomba melakukan yang terbaik (fastabiqul khoirot) bagi bangsa untuk mencapai tujuan negara menjadi negara yang makmur dan sejahtera. (rls/Iwan Rahmat)

Pitriyani Gunawan

Pitriyani Gunawan merupakan salahseorang pendiri dari SUMEDANG ONLINE, aktif menulis sejak masih dibangku sekolah. Dan mulai belajar Jurnalistik sejak tahun 2010.

Silakan beri tanggapan terkait artikel ini:

Related Articles