Pilihan RedaksiSUMEDANG

[Sidak Ketua DPRD] Tanah Belum Diganti Rugi, Bendungan Sadawarna Mulai Digarap

SUMEDANG.ONLINE – Pembangunan Proyek Bendungan Sadawarna yang berada di wilayah blok Ciwado, Desa Tanjung Kecamatan Surian Kabupaten Sumedang dan berbatasan denga Kabupaten Subang hingga saat ini masih menyisakan masalah yang perlu segera diselesaikan.

Salahsatunya berkaitan dengan hak masyarakat yang belum diselesaikan. Mulai dari kepemilikan lahan yang belum dibayar, ironisnya kegiatan proyek sudah mulai dilaksanakan.

Menyikapi situasi itu Ketua DPRD Sumedang, Irwansyah Putra, melakukan inpeksi mendadak ke lapangan. Sekaligus untuk mengklarifikasi masalah tersebut ke pihak Satker. Sayangnya saat tim datang ke lokasi, Satker sedang tidak ada di lokasi karena tengah mengikuti rapat di Bogor. Hal itu dijelaskan salah seorang direksinya.

Kedatangan Ketua DPRD yang mendadak itu pun membuat kaget unsur pemerintahan desa dan kecamatan.

Situasi Sidak sempat tegang, ketika terjadi adumulut antara warga dengan Humas Kontraktor. Warga yang didampingi Ketua DPRD Sumedang meminta secara gamblang penjelasan dari pihak BBWS dan Humas Kontraktornya berkaitan dengan permasalahan Bendungan Sadawarna yang masih dianggap bermasalah.

Situasi tegang tak berlangsung lama karena Ketua DPRD langsung menengahi keadaan.

Wahidin Putra dari Tasim, warga Dusun Songgong, Desa Tanjung, menyebutkan orang tuanya memang telah menerima dana kompensasi yang disebutnya uang kerahiman. Sementara untuk ganti rugi tanahnya sendiri, bapaknya belum menerima.

“Saya mempertanyakan ganti rugi tanah yang digunakan proyek bendungan ini. Seperti apa kejelasan ke depannya, saya belum paham banget. Saya tanyakan masalah pergantian, memang sudah dana kompensasi yang dibilang kerohiman. Kalau kerohiman kan bukan arti kata dari pergantian rugi ya kan. Memang diterima untuk dana kerohiman tersebut oleh bapak saya dari luas tanah 100 tumbak, dua juta. Tapi saya kurang jelas kalau masalah itu. Tapi yang saya tanyakan tanah yang belum diganti rugi sudah digarap,” tandasnya.

Wahidin mempertanyakan kepada siapa dirinya menyakan perihal gantirugi tersebut.

“Harapannya, kepada siapa mempertanyakan ganti ruginya yang sudah dinominalkan sama pihak bpn,” tanyanya.

Sementara itu menurut Direksi Kontraktor Balai Besar Wilayah Sungai Citarum pada Kementerian PU, Kalil M, menyebutkan masalah yang terjadi pada proyek bendungan itu hanya masalah komunikasi.

“Tugas saya mengawasi pekerjaan kontraktor. Tentunga kami welcome, kita terbuka untuk kedatangan pihak manapun. Saya rasa tidak ada itu masalah komunikasi saja antar pihak saja,” pungkasnya. (Iwan Rahmat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Related Articles

Close