Pilihan RedaksiSUMEDANG

4.500 Anggota GMBI Gerduduk Kantor Satker Jatigede

SUMEDANG.ONLINE, JATIGEDE —- Ratusan mobil dan ribuan motor bergerak memadati jalan sepanjang hampir 7 km dari arah Paseh Desa Haurkuning menuju kawasan bendungan Jatigede yang berjarak hampir 30 kilometer. Kendati demikian jalannya aksi tetap terkendali dan tidak banyak menggaganggu penguna jalan. Polisi yang mengawal dari depan, tengah, belakang bahkan tiap persimpangan jalan tetap terjaga dan memberikan pelayanan terbaik untuk konvoy rombongan dan masyarakat pengguna jalan, Rabu 9 Oktober 2019.

Ketua Distrik LSM-GMBI, Yudi T Sunarja menyebutkan kedatangan mereka ke Satker Jatigede yakni mendampingi karyawan Sinohydro dari karyawan status PKWT setelah diperpanjang masa kerjanya jadi tidak jelas statusnya, tetapi masih dipekerjakan supaya dijadikan karyawan PKWTT.

“Dan masyarakat Jatigede yang terkena pembebasan lahan baru sebagian dibayar sementara dari leter C dan pembayaran SPPT nya tetap dibayar berdasar hasil pengukuran tahun 2014 oleh pihak terkait di sekitar pinggiran sungai Cimanuk agar segera dibayar kepada masyarakat pemiliknya,” ujar Yudi.

Lebih lanjut dia mengatakan pihaknya tidak banyak menuntut hanya ingin hak hak mereka dipenuhi sesuai aturan. “Karena negara kita ini negara hukum, kami yakin hanya oknum oknum yang berani memainkan aturan dan itu harus mulai dibasmi dari sekarang karena itu hanya menyengsarakan rakyat,” tuturnya.

Aksi berjalan damai dan tertib perwakilan dari masyarakat yang terkena pembebasan lahan dan karyawan Sinohydro masing-masing 5 orang didampingi 10 anggota GMBI memasuki ruangan kantor Satker Jatigede.

Pantauan di lapangan di dalam ruangan mereka diterima pihak PLN dan HRD Sinohydro Elisabet dan direkturnya dari negara cina. Selain itu hadir dari Disnakertrans kabid perselisahan dan salah seorang anggota dewan dari fraksi PKB, Agung Gundara.

Putusan dari pertemuan itu yakni akan dikabulkan tuntutanya dengan bukti surat yang ditanda tangani oleh pihak pihak terkait, sementara untuk pembayaran pembebasan lahan, PLN siap membayar tetapi membutuhkan dukungan Bupati.

“Dan hal ini akan segera dindaklanjuti dengan beraudensi para pihak dan Bupati Sumedang,” jelasnya. (BA)

Silakan beri tanggapan terkait artikel ini:

Related Articles

Close