PENDIDIKANPilihan Redaksi

Peserta Kursus Gelar Uji Kompetensi Teknik Akutansi

SUMEDANG.ONLINE, KOTA – Kepala Bidan (Kabid) PAUDIKMAS pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, Edih Martin, mengapresiasi kegiatan seminar dan workshop uji kompetensi Teknik Akuntansi Bantuan Sosialisasi dan Penguatan Lembaga Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang digelar Yayasan Pendidikan Actual Lembaga Pendidikan Komputer dan Manajemen Actual (LPKMA) Kabupaten Sumedang, Jumat, 6 September 2019.

Dikatakan Edih kegiatan tersebut sangat menunjang dalam rangka meningkatkan promosi dan penguatan TUK. Anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan sebeut bersumber dari Dana Bantuan Sosial Dirjen Pembinaan Kursus.

“Jadi ini di bawah Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Masyarakat. Yang Alhamdulilah, penyenggaraan yang diselenggarakan oleh LPKMA ini dalam rangka workshop uji kompetensi teknik akutansi, spesifikasinya,” ujar Edih.

Kegiatan semacam itu lanjutnya, tidak menutup kemungkinan akan diselenggarakan disejumlah lembaga lainnya. “Untuk itu mudah-mudahan dengan LKPM LKPM yang lain juga bisa bekerjasama dengan LPKMA. Agar murid dan gurunya dapat mengikuti uji kompetensi, karena itu kan sertifikatnya langsung dari pusat, sehingga dapat digunakan untuk nilai nilai tambah, apalagi yang PNS,” paparnya.

Sementara Ketua Lembaga Sertifikasi Kompetensi Teknisi Akuntansi Bond ’09, Hidayat Darwis mengatakan Lembaga Sertifikasi Kompetensi merupakanlembaga independen yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

“Selain itu ada Permen Nomor 70 Tahun 2008, Permendikbud Nomor 70 Tahun 2008 yang mengamanatkan bagi peserta didik kursus pelatihan bagi satuan pendidikan nonformal atau warga masyarakat yang ingin mendapatkan lisensi bersertifikasi itu melalui Lembaga Sertifikasi Kompetensi, itu dasar hukumnya,” jelas Hidayat.

Hal itu sebut Hidayat merujuk pada Undang Undang Pendidikan Nasional, yang menyebutkan lembaga yang boleh menerbitkan ijazah atau sertifikat itu adalah lembaga yang terakreditasi. “Zaman dulu kalau untuk kursur itu ada Ujian Nasional itu diselenggarakan oleh pemerintah. Terakhir diganti dengan Ujian Akutansi tingkat dasar, mahir dan terampil, dulu yang menyelenggarakan departemen,” ungkapnya.

Namun karena ada Undang Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 secara otomatis pemerintah tidak boleh mengadakan Ujian Nasional. “Jadi harus lembaga sertifikasi,” imbuhnya, (IWAN)

Silakan beri tanggapan terkait artikel ini:

Related Articles

Close