BISNISPilihan Redaksi

Pemda Sumedang Tak Bisa Cegah Pengusaha Luar Ikut LPSE, Ini Alasannya

SUMEDANG.ONLINE —- Pemerintah Kabupaten Sumedang membantah pihaknya tidak berpihak pada para pengusaha lokal. Hal itu dikatakan Kasubag Pengadaan Barang dan Jasa bagian LPBJ Layanan Pengadaan Barang dan Jasa pada Setda Sumedang, Elis Komolasari, saat dikonfirmasi SUMEDANGONLINE, di ruang kerjanya, Jumat, 13 September 2019.

Menurut Elis, seharusnya yang bisa mencegah pengusaha luar masuk ke Sumedang ya dari kalangan pengusaha itu sendiri. “Yang namanya LPSE kan sifatnya Nasional, ibaratnya untuk paket yang berapa pun perusahan dari mana pun bisa ikut. Seharusnya yang bisa menjaga ya di kalangan pengusaha itu sendiri. Ibaratnya kalau ingin menjaga gawang kan harusnya dari penyedia sendiri,” kata Elis.

Dikatakan Elis, pihaknya sudah secara normatif melaksanakan aturan baru sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018. Seperti yang dikeluhkan para pengsaha berkaitan dengan repeat auction (RA), menurut dia, secara aturan memang seperti itu.

“Memang diaturannya ketika hanya dua, itu seolah olah adu penawaran lah. Itu di Perpres sendiri ngga ada aturan berapa batas minimal atau maksimal. Ibaratnya turun dari HPS (Harga Perkiraan Sendiri, Red.) berapa nggak ada. Cuman kewajiban kita, ketika penawaran di bawah 80 persen dari nilai HPS, kita harus evaluasi dari kewajaran harga. Makanya ketika ada dua yang masuk, ada slot adu penawaran. Upamanya pemenang itu di bawah 80 persen, kita lakukan evaluasi kewajaran harga. Jadi kita panggil penyedianya, bener tidak penawaran ini, sanggup nggak membuat pekerjaan fisiknya sesuai dengan penawaran ini tanpa mengurangi spek teknis. Kita juga panggil PPK (Pejabat Pembuat Komitmen, Red) nya kita panggil perencananya,” jelasnya.

Ketika penyedia itu sanggup dan mampu dengan harga yang mereka tawarkan, maka pihaknya tidak bisa menggugurkan penawaran tersebut. Apalagi setelah itu ada berita acara kesanggupan melaksanakan pekerjaan, dan berita acara evaluasi kewajaran harga.

“Tapi selama ini, ku abdi ditingali nggak ada penawaran yang sampai. Paling rendah itu diangka 73-74 persen. Dan itu sudah dikomunikasikan. Misal, membangun jalan, karena kesanggupan dia menawar segini, betul tidak penawarannya segini. Sanggup tidak, tidak mengurangi spek teknisnya. Ada bukti ada berita acaranya juga ada evaluasi kewajaran harganya dari repeat auction,” bebernya.

Karena hal itu sebt dia bukan berarti pihaknya tidak berpihak pada pengusaha lokal karena sebut dia, Pokja melakukan kerjanya berdasarkan normati yang ada.

“Kalau pengusaha lokal nilainya lebih kecil dibanding pengusaha luar sumedang, ya itu yang menang. Nilai teknisnya lebih besar, penawarannya lebih rendah berarti dia yang berhak menang. Kalau ada kata kata seperti itu paling kita kembalikan lagi kenapa dari pihak penyedia tidak bsia menjaga gawang sendiri, karena kita tidak bisa menjaganya,” tandasnya. (IWAN RAHMAT PURNAMA)

Silakan beri tanggapan terkait artikel ini:

Related Articles

Close