Pilihan RedaksiSUMEDANG

Kadinsos Anggap Bantuan Sosial dari Baznas Tak Berdasar Data Dinsos

SUMEDANG.ONLINE, KOTA – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sumedang dalam memberikan bantuan sosial selama ini diduga tidak meminta data dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumedang, Agus Muslim pada Sumedang Online usai menggelar Kegiatan Pembinaan Mitra Sosial Untuk Peningkatan Peran Mitra Sosial Dalam Keterpaduan Penanganan Bidang Sosial dan Kesehatan.

Kegiatan yang dihadiri para peserta dari PKH, Tagana, TKSK, PSKS serta lainnya itu digelar di Aula Gedung BLK Sumedang, Selasa, 11 September 2019.

Lebih lanjut Agus memaparkan dalam memberikan bantuan, khususnya untuk rumah tidak layak huni (Rutilahu) ternyata Baznas dianggapnya telah memliki data sendiri yang tidak bersumber dari Dinas Sosial. Padahal sebut Agus, pihaknya merupakan penyelenggara negara bukan Baznas. Yang tentu saja secara kelembagaan data yang mereka dapatkan valid karena telah dilakukan pendataan hasil dari mitra sosial yang riil serta pengajuan dari desa/kelurahan. Sehingga dia berharap Baznas dapat selalu berkoordinasi dengan pihaknya agar ada persamaan data.

“Badan Amil Zakat. Zakat ini puguh asnafna oge, zakat mal, zakat fitrah. Naha aya zakat aya saldoan, ari di Dinas Sosial na euweuh anggaran, ieu nu terjadi di masyarakat. Pan ieu luar biasa kejadian ini. Jadi perbaikannya, bukan saya apreori ada Baznas, tidak. Nah yang seharusnya, proposal yang ke Baznas itu datanya sama (dengan Dinsos). Anu euweuh dina data mah, kan data kemiskinan ini, BDT ini hasil Dinsos, Mitra Dinsos, Kemensos dengan kepala desa, dengan pak camat. Naha ari urusan bantuan ka Baznas catetan teu dipake. Anu euweuh dina datana mah, montong atuh,” kata Agus Muslim.

Kecuali sebut dia, untuk kejadian-kejadian bencana social seperti kebakaran, longsor dan lainnya. “Tah eta mah euweuh dina datana oge wajar. Ari ieu mah?! Boa teuing geus dibere, kan tidak. Tidak pernah saya kedatangan Baznas, hanya secarik laporan bahwa sudah mere kadieu-kadieu. Paduli teuing lain duit saya, data meureun kuduna sarua, mustahiqna mah kuduna sarua, begitu. Jadi ini tidak terintegrasi. Jadi sebenarnya siapa penyelenggara negara Baznas atau Dinsos, nah ini harus diluruskan sehingga image masyarakat ini juga berubah,” tandasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua III Baznas Kabupaten Sumedang H. Suhara, beralibi justru pihaknya telah memiliki data dari Dinsos. Namun sebut dia, ketika akan diberikan bantuan semisal untuk Rutilahu, pihaknya memiliki indikator tersendiri berkaitan dengan layak tidaknya warga tersebut menerima bantuan.

“Pada dasarnya Baznas sudah memiliki data yang sudah ada dari Dinsos. Jadi, sehingga apabila ada permohonan rumah tidak layak huni, salahsatu indikatornya; Apakah data itu sudah clear dengan data yang dari Dinsos atau nggak. Kalau sudah tercantum di data Dinsos, bahwa yang bersangkutan layak pengajuan itu. Tapi, ada tahapan lain yang secara khusus oleh Baznas dilaksanakan, cek lapangan sekalipun sudah ada di Dinsos, tapi cek lapangan. Tapi tidak menutup kemungkinan, ada data yang tidak masuk di Dinsos, tapi hasil pengecekan itu diperlukan. Jadi tidak semata-mata, jadi kita berkoordinasi dengan Dinsos,” jelas Suhara.

Dia pun menyebutkan saat ini pihaknya akan menerima jatah untuk Rutilahu dari Kementerian Sosial sebanyak 530 rumah. Selain itu sumber anggaran pun ada dari Dinas Perumahan. Bahkan Suhara juga mengklaim pihaknya beberapa waktu lalu menggelar rapat koordinasi dengan Dinsos terkait dengan sinkronisasi, validasi data. Terutama berkaitan dengan bantuan-bantuan yang dilaksanakan.

“Khsusunya bidang perumahan, supaya tidak tumpeng tindih, karena kalau yang mengajukan permohonan ke pusat. Itu kan harus ada pernyataan, belum pernah menerima bantuan, tapi tidak menutup kemungkinan pengajuan dari pusat tahun kemarin, Baznas mengajukan lagi. Supaya tidak ada tumpah tindih, jadi Baznas mencoba menyinkronisasikan dengan progam Dinsos,” imbuhnya.

Dikatakan Suhara, saat ini masih ada lebih kurang 230 proposal, belum ditindak lanjuti pihaknya. (IWAN)

Silakan beri tanggapan terkait artikel ini:

Related Articles

Close