Home Pilihan Redaksi PA Sumedang Canangkan Wilayah Bebas Korupsi

PA Sumedang Canangkan Wilayah Bebas Korupsi

Editor: Pitriyani Gunawan Terbit:

SUMEDANG.ONLINE, PA — Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang mencanangkan Pembangunan Zona Integritas di Halaman Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang, Jumat (29/3/2019).

Ketua PA Sumedang Kelas IA, Drs H Dudung Abd Halim. SH, MH., menyebutkan kegiatan dilaksanakan dalam rangka membangun Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Menurutnya, pencanangan ini merupakan bentuk publikasi yang memberi pesan bahwa pimpinan dan jajaran pegawai Pengadilan Agama Kabupaten Sumedang sepakat berkomitmen untuk mewujudkan WBK/ WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Ini dalam rangka Pencanangan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Sumedang menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” kata Ketua PA Sumedang Klas IA, Drs H Dudung Abd Halim. SH, MH.

Menurutnya, pencanangan dilakukan juga untuk menjalankan komitmen yang sudah dibangun selama ini. Apalagi semenjak menjadi PNS, sudah disumpah untuk lepas dan bebas dari korupsi. Karena itu, setiap kali ada pengangkatan jabatan atau perubahan jabatan, selalu membuat satu komitmen agar bekerja dengan baik, memberikan pelayanan secara baik dan juga bebas dari korupsi.

“Komitmen ini dilakukan setiap tahunnya, ditambah lagi sekarang dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang memperkuat komitmen kita supaya bebas dari korupsi” tuturnya.

Tak hanya itu saja, H Dudung menambahkan, untuk pelayanan publik yang prima, PA Sumedang sudah membangun Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Sehingga, setiap pegawai/karyawan tidak bisa berhubungan langsung dengan sejumlah prihal. Maka, hal itu akan menghindari dari kolusi, nepotisme dan korupsi.

“Oleh karena itu, pembangunan yang ada di bagian kantor ini, untuk menuju WBK dan WBBM. Sehingga dapat menghindari dan mencegah dari korupsi,” ujarnya.

Serta untuk para karyawan, kata Dudung, setiap kali ada pembinaan, pelantikan dan sebagainya, selalu diingatkan juga agar jangan sampai terkena kasus yang berkaitan dengan masalah korupsi. “Kita harus tingkatkan pelayanan secara baik, secara prima supaya masyarakat merasa bersih dan terlayani, yaitu bersih dari korupsi dan maksimal dalam pelayanan. Dan Insya Allah, selama ini kita tidak pernah berkaitan dengan para pihak yang berkaitan dengan korupsi,” tuturnya.

Disebutkan, hal itu diperkuat juga dengan adanya biaya perkara yang sudah transfaran dan dipertanggungjawabkan dalam putusan. Ditambah untuk sekarang, sudah ada peraturan baru, yakni penambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terhitung mulai hari ini. “Mulai dari panggilan ada PNBP-nya. Itu resmi yang akan dituangkan dalam biaya panjar, dan itu kita pertanggungjawabkan dalam putusan. Jadi tidak ada istilah pungutan liar,” sebutnya. (*)

Silakan beri tanggapan terkait artikel ini:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.