Home Pilihan Redaksi Bawaslu Sumedang Temukan 175 TKI Terdaftar di DPTHP

Bawaslu Sumedang Temukan 175 TKI Terdaftar di DPTHP

Reporter: Iwan Rahmat Editor: Pitriyani Gunawan Terbit:

SUMEDANG –  Pelaksanaan pemilihan umum Tahun 2019 tinggal hitungan bulan. Berdasarkan hasil pengawasan melalui pencermatan data yang dihimpun dari DISNAKER mengenai Tenaga Kerja Indonesia asal sumedang yang berada di luar negeri, Bawaslu Kabupaten Sumedang mendapati potensi masalah, khususnya untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sedang dan masih bekerja di luar negeri namun masih terdapat di DPT Sumedang sejauh ini didapati sebanyak 175 orang yang tersebar di 24 kecamatan.

Koordinator divisi Pengawasan, Hubungan antar lembaga dan Hubungan masyarakat, Haidar Ustman, mengatakan WNI di luar negeri idealnya teridentifikasi apakah akan menggunakan hak pilihnya di luar negeri atau di dalam negeri sehingga hak konstitusinya tetap terjaga, kemudian selain itu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan hak pilih yang memungkinkan terjadi jika data mereka masih terakomodir dalam DPT padahal pemilih yang bersangkutan dipastikan tidak berada di indonesia.

“Harapan kami melalui rekomendasi yang dibuat Bawaslu ke KPU Sumedang untuk memastikan bahwa data pemilih di luar dan dalam negeri terkonsolidasi satu sama lain, sehingga tidak ada duplikasi data antara pemilih luar dan dalam negeri,” kata Haidar dalam siaran persnya.

Berdasarkan PKPU Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri Dalam Pemilu, DP4LN harus memuat sejumlah informasi diantaranya Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor paspor, nama lengkap, hingga status perkawinan dan alamat WNI terkait.

Penghapusan dan penambahan WNI di dalam DPSLN atau DPTLN bisa dilakukan hingga hari pemungutan suara tiba. “Mengingat pendataan pemilih di luar negeri mendasarkan pada penggunaan paspor, sedangkan di dalam negeri berdasarkan NIK KTP elektronik, jangan sampai ada pemilih ganda yang terdaftar,” sebut Haidar Ustman.

Dari hasil Pleno Bawaslu Kabupaten Sumedang, Selasa tanggal 6Nopember 2018 Bawaslu Kabupaten Sumedang telah merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sumedang untuk melakukan verifikasi faktual terhadap data TKI dimaksud. [iwan]

Silakan beri tanggapan terkait artikel ini:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.