Home Pilihan Redaksi Ada Kades Masuk DCT, Ini yang Akan Dilakukan Bawaslu Sumedang

Ada Kades Masuk DCT, Ini yang Akan Dilakukan Bawaslu Sumedang

Reporter: Iwan Rahmat Editor: Pitriyani Gunawan Terbit:
Ade Sunarya Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Sumedang
Ade Sunarya Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran pada Bawaslu Kabupaten Sumedang

SUMEDANG – Bawaslu Sumedang mensinyalir ada calon legislatif (Caleg) yang diduga masih berstatus Kepala Desa lolos dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Pemilu 2019. Tak tanggung tanggung menurut informasi diperoleh ada empat orang kades, selain itu ada juga ASN dan anggota BPD.

Padahal secara aturan menurut anggota bawaslu Sumedang, Kades, BPD dan ASN harus mengundurkan diri. Akibat kejadian ini Bawaslu Sumedang akan meminta syarat calon dan persyaratan pencalonan pada KPU Sumedang.

“Kami akan meminta syarat calon dan persyaratan calon pada KPU karena berdasarkan pengawasan awal Bawaslu Sumedang disinyalir ada Kades, Asn dan BPD yang terdaftar di DCT, berdasarkan regulasi kepala desa, perangkat desa, asn itu tidak boleh jadi caleg kecuali mengundurkan diri,” kata Ade Sunarya.

Berikut petikan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Persyaratan Bakal Calon
Pasal 7
Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:
k. mengundurkan diri sebagai:
1 ) gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota;
2) kepala desa;
3) perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
4) Aparatur Sipil Negara;
5) anggota Tentara Nasional Indonesia;
6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7) direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
l. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara. [Iwan]

Silakan beri tanggapan terkait artikel ini:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.