Home Pilihan Redaksi Elsya Minta Hasil Seleksi Calon KPU Sumedang Dibuka Secara Transparan

Elsya Minta Hasil Seleksi Calon KPU Sumedang Dibuka Secara Transparan

Reporter: Pitriyani Gunawan Editor: Pitriyani Gunawan Terbit:
240
0
SUMEDANG.ONLINE, KPU SUMEDANG [13-09-2018] - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dikabarkan akan menurunkan tim inspektorat untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran kode etik anggota Tim Seleksi (Timsel) Calon Komisioner KPU Kabupaten Sumedang. Langkah itu ada kemungkinan, berkaitan dengan nota keberatan yang dilayangkan peserta seleksi calon Anggota KPU Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023.

“Kalau harapan saya mah memang itu yang diharapkan. Supaya polemic ini bisa terbuka dengan jelas. Sebetulnya apa yang terjadi, gitu ya. Karena, tanpa penelitian yang dalam pun. Kita sudah melihat banyak kejanggalan. Bagaimana orang-orang yang CAT (Computer Assisted Tes, Red.) tidak bagus, bisa lolos ke sepuluh besar. Sementara yang ranking satu, saya. Terlempar. Yang saya inginkan hasil nilai seleksi bisa dibuka secara transparan dan public bisa melihat apa yang terjadi. Dan cara yang terbaik, adalah dengan menurunkan tim inspektorat,” kata Elsya Triahaddini pada wartawan termasuk reporter Sumedang Online, Kamis (13/9/2018).

Kedatangan Tim Inspektorat, kemungkinan menurutnya, merupakan tindak lanjut dari Nota Keberatan dari calon Anggota KPU Kabupaten Sumedang Periode 2018-2023 yang telah diterima KPU RI pada tanggal 5 Septmber lalu. “Ya mungkin ini kelanjutan dari Nota tersebut. Isi notanya, saya minta tahapan berikutnya ditunda dulu, sampai ada kejelasan, dan kami minta itu ada pencermatan, evaluasi dan monitoring dari KPU RI dengan menurunkan tim inspektorat. Itu yang kita minta,” tambah Elsya yang merupakan salahsatu penandatangan nota tersebut.

”Yang dipanggil Timsel, setelah timsel, apakah perlu diturunkan tim inspektorat atau tidak, itu tergantung hasil pemanggilan timsel. Kalau memang dipandang perlu menurunkan tim inspektorat ya itu akan dilakukan dan hasilnya nanti, apakah ada bagian tahapan sidang yang diulang atau tidak, gitu. Dibeberapa daerah, ini ada tahapan yang diulang,” sebutnya.

Elsa menyontohkan beberapa daerah yang diulang tersebut seperti di Nias Selatan, Banten, Pandeglang. Bahkan menurut Elsya, yang lebih parah terjadi Morowali Sulawesi Selatan. “Itu lebih parah, karena komisioner yang sudah dilantik dibatalkan oleh PTUN. Saya tidak mau di Sumedang terjadi seperti itu, maunya bersih, kita bermain bersih,” tutupnya. (fit)

 

 

Silakan beri tanggapan terkait artikel ini:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.