Pilihan RedaksiSUMEDANG

Nekat Bangun Rumah Hantu di Rencana Tol Cisumdawu Sumedang

SELAIN masalah pembebasan lahan, permasalahan lain yang muncul pada proyek pembangunan Tol Cileunyi, Sumedang, Dawuan (Cisumdawu) maraknya rumah-rumah hantu. Dikatakan rumah hantu karena keberadaanya tiba-tiba muncul, bahkan ditinjau dari aspek bangunan memang tidak layak disebut sebuah rumah. Selain rumah hantu, tidak sedikit juga yang membuat taman dadakan dengan berbagai ornament, termasuk juga membangun kandang binatang pemeliharaan.

“Kata rumah hantu itu, sebenarnya mungkin sebuah singkatan dari Hayang Tunai, jadi Hantu,” kata Sumber Sumedang Online, yang enggan identitasnya ditulis.

Pantas, jika sekadar ingin mendapatkan uang ganti kerugian. Karena bangunan yang dibuat sekadar asal jadi dan membentuk mirip bangunan rumah. Bahkan dindingnya pun hanya menggunakan triplek, dan bangunan kayu terbuat dari kaso-kaso, dengan atap kebanyakan menggunakan asbes.

Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Cisumdawu, Wida Nurfaida, mengakui jika salahsatu kendala terhambatnya pembangunan jalan tol Cisumdawu karena terbentur permasalahan pembebasan lahan. Meski secara normatif, dirinya optimistis permasalahan tersebut dapat segera tuntas, dan Proyek yang ditargetkan 2019 selesai dapat segera kelar.

Penjabat Bupati Sumedang Sumarwan Hadisumarto, sebenarnya telah mengingatkan masyarakat melalui Surat Edaran yang di sebar melalui pemerintahan di bawahnya berkait adanya larangan pengalihan hak atas tanah dan melakukan pembangunan di atas tanah di kawasan penetapan lokasi (Penlok).

“Pemilik tanah dilarang untuk mengalihkan kepemilikan tanahnya atau menjual kepada pihak lain, sejak dikeluarkannya Penlok,” bunyi surat yang ditandatangani Pj Bupati Sumedang itu tertanggal 24 Juli 2018.

Munculnya surat itu seiring dengan telah keluarnya Penlok Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Tol Cisumdawu Seksi 4,5, dan 6 melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 620/Kep.230-Pemksm/2018 tanggal 21 Februari 2018.

Informasi yang didapat Sumedang Online, sejumlah rumah hantu itu berada di sekitaran Dusun Kojengkang, Desa Licin, Kecamatan Cimalaka. Banyak pihak menyebutkan jika rumah itu disebut rumah hantu, karena memang dibiarkan tidak berpenghuni.

“Pembangunan rumahnya memang hampir semuanya baru, tapi dibiarkan kosong. Tujuannya mungkin untuk mendapat ganti rugi dari pemerintah. Selain rumah ada juga kandang hayam, taman-taman dadakan,” ujar narasumber yang minta dirahasiakan.

Padahal jika tujuannya untuk mendapatkan ganti rugi, jelas salah kaprah. Sebab aturan sesuai dengan surat edaran tadi, menyebutkan pemilik tanah dilarang melakukan pembangunan di atas tanahnya sejak dikeluarkannya Penlok. Hal itu merujuk Pasal 34 (1) UU Nomor 2 Tahun 2012 yang menyebutkan, Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 26. Jika merujuk pada surat itu berarti sejak 21 Februari 2018, dilarang melakukan pembangunan.

Camat Cimalaka, Asep Aan Dahlan, sebenarnya mengaku sudah acapkali memberitahu agar tidak melakukan pembangunan rumah hantu, sayangnya apa yang disampaikannya itu tidak digubris. Untuk membuktikan dirinya telah membuat  melakukan sosialisasi Aan pun menunjukkan surat yang ditujukan kepada kepala Desa Licin, Mandalaherang, Cibeureum Kulon, dan Cibeureum Wetan bernomor 593/415/Kec tertanggal Larangan Pengalihan Hak atas Tanah dan Kegiatan Pembangunan di atas tanah di kawasan Penlok Jalan Tol, tertanggal 26 Juli 2018.

Lantas siapa yang bermain di proyek ini …, akan kah rumah rumah tersebut dibayar, dan kalau dibayar bagaimana status hukukmnya. Tunggu penelusuran tim Sumedang Online berikutnya. (tim)

Tags

Silakan beri tanggapan terkait artikel ini:

Close