Pilihan RedaksiPolitik

Bagaimana Perhitungan Kursi Pileg 2019

SUMEDANGONLINE, KPU – Pemilihan Umum Anggota DPR RI dan DPRD 2019 akan menerapkan metode konversi suara “sainte lague”, atau tidak lagi menggunakan bilangan pembagi pemilihan (BPP), seperti sistem pemilu sebelumnya.

Ketua KPU Sumedang Hersa Santosa membenarkan metoda perhitungan pada Pilge mendatang dengan system Sainte Lague Murni. Pembaginya bukan kuota kursi tetapi perolehan suara dibagi 1,3,5,7 untuk urutan masing masing kursi.

“Tetap suara terbanyak, sistemnya siante lague murni. Jadi kalau dulu bilangan pembagi pemilih, kalau sekarang bilangan ganjil. Tetap hitungannya, partai dulu, partai itu dapat kursi berapa nah untuk siapa kursinya untuk suara terbanyak. Contoh dibagi 1 dulu, mana yang terbanyak. O, ternyata si A dan si B, kursinya masih ada 5, dibagi 3, ternyata sudah dibagi tiga masih ada sisa 1, dibagi lagi 5 untuk yang terbesar. Hampir sama, hanya saja pembedanya pembaginya bilangan ganjil,” ungkap Hersa.

Dikutip dari Antara, kelebihan metode “sainte lague” menurut Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono, adalah potensi konfliknya rendah. Sebaliknya, sistem pada Pemilu 2004 yang menerapkan “stembus-accord” (penggabungan sisa suara), tingkat konfliknya tinggi.

Suara sisa di daerah pemilihan (dapil) konfliknya lebih tinggi meskipun dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ada ketentuan yang menyebutkan partai politik peserta pemilu tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara (vide Pasal 107).

Pemilu mendatang, sistemnya sama-sama habis dibagi di dapil, atau suara habis di dapil. Namun, bedanya pada Pemilu 2014 masih menggunakan BPP.

Metode konversi suara menjadi kursi legislatif pada Pemilu 2019, konsekuensinya adalah suara habis di dapil. Namun, sistemnya menggunakan “sainte lague” berdasarkan peringkat suara (vide Pasal 420, UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum).

Sistem yang lama, suaranya tidak berdasarkan peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya (sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia di masing-masing dapil), tetapi berdasarkan BPP.

Mana yang baik atau mana yang buruk? Menurut Teguh yang juga alumnus Flinders University Australia, semuanya punya kelemahan, tergantung bagaimana sistem itu didesain untuk mengantisipasi supaya suara hilang makin kecil. Prinsipnya suara kecil bisa dihitung, tidak dibuang begitu saja.

Kalau secara akademik, kata dia, lebih bagus pada Pemilu 2014 dan 2019 dengan sistem konversi suara habis di dapil, bukan ada “stembus-accord” atau suara sisa.

“Jadi, kalau ditanyakan mana yang lebih bagus untuk pembangunan demokrasi di Tanah Air? Ya, sistem sekarang ini, yang habis di dapil,” katanya.

Teguh lantas memaparkan kelebihan sistem pada Pemilu 2019, yakni potensi konfliknya rendah, realitas dukungan di dapil, dan penghitungannya tidak rumit karena tidak terdapat sisa suara di dapil.

Dengan memperoleh dukungan di dapil, calon anggota legislatif bersangkutan memiliki akar keterwakilan di tengah rakyat. Hal ini berbeda dengan “stembus-accord” yang tingkat kerumitannya tinggi, yakni ada suara sisa, harus ditarik ke dapil atasnya.

“Suaranya nanti habis di provinsi. Itu biasanya potensi konflik lebih tinggi, kerumitannya lebih tinggi, dan tingkat keterwakilannya rendah,” ucap Teguh. ***

Tags

Silakan beri tanggapan terkait artikel ini:

Related Articles

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker