Home Pilihan Redaksi Debat Publik ke-3 Paslon Gubernur Jabar, Perlu Upaya Antisipasi

Debat Publik ke-3 Paslon Gubernur Jabar, Perlu Upaya Antisipasi

Editor: Pitriyani Gunawan Terbit:

SUMEDANGONLINE, Bandung: Debat Publik ke-3 pasangan calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, yang direncanakan berlangsung di Grand Ballroom Sudirman Jalan Jenderal Sudirman Bandung, 22 Juni mendatang, diharapkan bisa diantisipasi dengan baik. Berkaca dari debat publik kedua di Balairung Universitas Indonesia Depok beberapa waktu yang lalu, penyelenggara dituntut membenahi beberapa hal yang dianggap kurang.

Hal itu mengemuka dalam rapat persiapan debat publik ke tiga Paslon Gubernur Jawa Barat di Ruang Rapat Pleno KPU Jabar Jl. Garut No. 11 Bandung, Senin (18/6). Kegiatan itu dihadiri para Komisioner dan Sekretaris KPU Jabar, Waasintel Kodam III Siliwangi, Letkol Kav. Sindu Hanggara, perwakilan Kabinda Jabar Mayor Infantri Sajidin Riswandi, perwakilan Kepala Badan Kesbangpol Jawa Barat, perwakilan Kasatpol PP Provinsi Jawa Barat Kamarul Bahri, dan perwakilan Kominda, Etika.

Menurut Komisioner KPU Jabar Divisi Perencanaan dan Data, Ferdhiman Bariguna, upaya antisipasi itu antara lain dilakukan melalui kerjasama yang lebih intensif dengan jajaran Polda dan Satpol PP. “Selain itu, juga mengurangi aktivitas yang mungkin bisa menimbulkan masalah,” ujarnya.

Pemikiran itu diterjemahkan Teppy Darmawan, Kabag Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Jabar. Menurutnya, proses debat dirancang lebih tertib. Salah satunya adalah penunjukan tempat sesuai rekomendasi Kapolda Jabar.

“Para pendukung pun dibatasi hanya 50 orang untuk setiap Paslon. Semuanya berjumlah 200 dan ditambah 200 undangan KPU sehingga totalnya 400 orang”, sebutnya.

Begitu pula acaranya disederhanakan. “Tidak ada head to head. Pokoknya para Paslon dihindarkan saling berhadapan,” tandasnya sambil menambahkan bahwa para pendukung tidak diperkenankan membawa apapun selain pakaian yang dipakai.

Sementara itu perwakilan Kabinda, Waasintel Kodam III Siliwangi, dan Bawaslu mengingatkan perlunya MoU atau kesepakatan para Paslon, Bawaslu dan KPU untuk melaksanakan debat damai. Upaya ini diperlukan agar tidak lagi terjadi masalah seperti di UI. Aturan main pun harus dibuat secara jelas termasuk sanksi, agar jangan sampai ada provokasi yang berdampak luas. Apalagi dampaknya bukan hanya di lokasi debat, tetapi juga bisa meluas di luar.

Pandangan yang lebih mendalam disampaikan perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Barat. Disebutkannya, debat publik harus menjadi wajah Jawa Barat yang mencerminkan filosofi silih asah, silih asih, dan silih asuh. “Tontonan ini harus menjadi tuntunan,” tandasnya.

Sedangkan perwakilan Satpol PP menekankan pentingnya teknis pengamanan. Pemikiran ini sejalan dengan gagasan Kompol Adnan Malik Kasubdit Politik yang mewakili Dir Intel Polda Jabar. “Harus belajar dari pengalaman debat di UI. Namun pada intinya Polda Jabar siap mengawal agenda ini,” tegasnya. * rilis

Silakan beri tanggapan terkait artikel ini:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.